FAQ

a. Apa itu TV Digital Terestrial?

TV digital terestrial adalah penyiaran televisi terestrial yang menggunakan format digital (Terestrial = penggunaan frekuensi radio di permukaan bumi). Saat ini, format yang digunakan masih analog.

b. Apa itu migrasi dari penyiaran analog ke digital?

Penyiaran analog tidak menghasilkan kualitas gambar dan suara yang memadai di pesawat televisi. Penyiaran digital membantu kualitas penerimaan sinyal gambar dan suara di televisi agar sesuai dengan sinyal asalnya. Sinyal digital bisa diterima tanpa perlu mengganti televisi, dengan bantuan set-top-box (semacam decoder).

c. Kenapa Indonesia harus migrasi?

International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu untuk migrasi penyiaran analog ke digital. Ketika dunia bersama-sama beralih ke digital,  maka teknologi analog akan menjadi usang dan mahal pengoperasiannya. Penggunaan frekuensi penyiaran analog pun tidak akan mendapatkan proteksi internasional. Digitalisasi berdampak pada efisiensi pita frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas.

d. Apa keuntungan penyiaran digital?

Dengan teknologi digital terkini (DVB-T2), pemirsa akan menikmati kualitas penerimaan gambar dan suara yang menakjubkan, bertambahnya jumlah saluran program siaran, munculnya aplikasi penyiaran baru, multimedia dan layanan entertain lainnya. Lembaga penyiaran akan mendapatkan keuntungan rendahnya biaya operasi dan kecanggihan teknologi. Peluang pengembangan konten lokal menjadi terbuka.

e. Perlukah mengganti TV untuk menerima siaran digital?

Saat ini TV analog untuk bisa menerima siaran digital memerlukan alat bantu penerimaan set-top-box. Beberapa tahun ke depan setelah siaran TV digital ada, akan banyak TV yang terintegrasi dengan set-top-box.

f. Apa itu set-top-box?

Set-top-box adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV.

g. Mengapa butuh set-top-box?

Set-top-box dibutuhkan untuk membaca sinyal digital. Tanpa set-top-box, gambar dan suara tidak akan muncul di TV.

h. Kapan waktu migrasi di Indonesia?

Pemerintah merencanakan periode simulcast, yaitu periode transisi dimana siaran analog dan siaran digital akan disiarkan bersamaan. Mengingat Indonesia sangat luas, waktu mulai dan berakhirnya periode ini akan berbeda-beda setiap lokasinya. Secara keseluruhan, periode ini akan mulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2018. Mulai tahun 2018, siaran analog akan dimatikan (analog switch-off)

i. Kapan dan dimana siaran TV digital dimulai?

Secara bertahap setiap lokasi akan bersiaran TV digital. Tahun 2012 ini diawali di Jawa dan Kepulauan Riau. Proses bertahap sangat penting untuk menyeimbangkan peredaran set-top-box dan besarnya investasi lembaga penyiaran. Pertimbangan Kep. Riau didahulukan karena dalam beberapa tahun terakhir penggunaan frekuensi radio penyiaran di lokasi ini menyebabkan interferensi dan perselisihan dengan Malaysia dan Singapura. Migrasi ke digital akan menyelesaikan perselisihan ini.

j. Adakah perubahan pada pelaku dunia penyiaran di era digital?

Ya. Di era analog, penyediaan infrastruktur dan program siaran dilakukan oleh satu Lembaga penyiaran untuk menyiarkan 1 program siaran. Di era digital dengan teknologi terkini DVB-T2, penyediaan infrastruktur oleh 1 lembaga penyiaran bisa menyalurkan sampai dengan 12 program siaran. Dengan demikian, di era digital Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LP3S) dalam menyalurkan program siarannya tidak perlu membangun/memiliki infrastruktur sendiri, namun bisa menyewa dari Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) sebagai penyedia infrastruktur.

k. Berapa banyak LP3M?

Pemerintah menetapkan setiap wilayah terdapat 6 LP3M yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Jumlah ini paling optimal sesuai kondisi penyiaran di era analog mempertimbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis dan keterbatasan frekuensi radio.

l. Siapa saja bisa menjadi LP3M?

Pemerintah menetapkan dengan pertimbangan efisiensi infrastruktur (menara, antena, pemancar) yang sudah terbangun, yang berhak menjadi LP3M adalah LPS yang telah beroperasi dan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Peluang bagi penyelenggara baru menjadi LP3M tidak diberikan karena hal ini merupakan suatu inefisiensi bila terjadi pembangunan infrastruktur yang baru padahal infrastruktur yang tersedia sudah ada.

m. Bagaimana Pemerintah menjamin tidak akan terjadi penguasaan LP3M oleh pemodal besar?

Dalam pelaksanaan seleksi LP3M, pemerintah akan menetapkan kriteria ketat sehingga kesempatan sebagai LP3M akan terbuka lebih adil. Pemerintah akan memastikan LP3M agar melaksanakan prinsip “open access/keterbukaan” dan “non-diskriminatif” sehingga praktek-praktek monopoli bisa dihindarkan. Pemerintah akan mengenakan sanksi tegas untuk setiap pelanggaran yang terjadi.

n. Bagaimana proses seleksi untuk LP3M untuk menghindari penguasaan oleh sekelompok usaha?

Kriteria seleksi akan ditetapkan secara ketat sehingga  hanya satu LPS yang mewakili satu kelompok usaha untuk bisa mengikuti proses seleksi dan memenangkan hak sebagai LP3M di satu zona. Tim seleksi akan menggugurkan jika ada peserta yang yang terbukti memiliki afiliasi dengan peserta lainnya di zona yang sama.

o. Apakah digitalisasi penyiaran TV akan bertabrakan dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)?

Digitalisasi penyiaran TV dengan SSJ adalah dua program pemerintah yang berbeda  namun saling bersinergi. SSJ adalah wujud dari diversifikasi konten dan kepemilikan. Dengan digitalisasi, pelaksanaan SSJ tetap berjalan bahkan peluang konten lokal semakin terbuka mengingat jumlah saluran program siaran  akan lebih banyak di setiap wilayahnya.

p. Bagaimana proses perizinan LP3S di era penyiaran digital?

Proses perizinan LP3S tetap mengikuti proses perizinan yang ada sekarang yaitu proses yang melibatkan Kemkominfo dan KPI melalui Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di daerah.

q. Apakah Peraturan Menteri no 22/2011 bertentangan dengan UU Nomor 32/2002?

Permen 22/2011 disusun berdasarkan UU 32/2011 tentang Penyiaran dan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Semua ketentuan penyelenggaraan oleh lembaga penyiaran yang diatur dalam UU 32/2002 tetap berlaku dalam Permen 22/2011 diantaranya bahwa satu badan hukum LPS hanya boleh menyiarkan satu program siaran.

r. Apakah LP3M dapat menyiarkan program siaran baru?

Tidak. LP3M hanya dapat menyiarkan program siaran milik LP3S yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP).

s. Apakah ada program Pemerintah untuk subsidi set-top-box?

Pemerintah sedang mengkaji program subsidi set-top-box untuk rakyat miskin. Mengingat program ini membutuhkan biaya sangat besar, Kemkominfo sedang mengkaji bersama Kementerian Keuangan untuk keperluan ini.

t. Kapan pelaksanaan seleksi penyelenggaraan TV Digital?

Kemkominfo merencanakan pelaksanaan seleksi dimulai bulan Februari 2012. Pertimbangan waktu yang cepat ini adalah target mulai pelaksanaan siaran digital di tahun 2012 dan target penghentian siaran analog di tahun 2018. Durasi migrasi tahun 2012-2018 ini dirasakan ketat sehingga pemunduran jadual akan berdampak pada pemunduran jadual penghentian siaran analog.

u. Apakah dimungkinkan penguasaan beberapa zona layanan oleh satu LP3M?

LP3M di satu zona layanan harus berasal dari LPS yang telah memiliki IPP di wilayah layanan dalam zona tersebut. Dengan demikian kekuatiran penguasaan beberapa zona layanan oleh satu LP3M tidak perlu dirisaukan.

v. Apa saja kriteria seleksi LP3M?

Pemerintah akan menerapkan kriteria ketat untuk seleksi LP3M diantaranya kepemilikan IPP, komitmen pembangunan minimal, dan jaminan dari peserta atas pelaksanaan prinsip ‘open access/keterbukaan’ dan ‘non-diskriminatif’. Pemerintah juga akan menetpakan formula tarif sewa saluran multipleksing sehingga LP3M dilarang melakukan pentarifan yang sewenang-wenang. Pelanggaran terhadap kriteria di atas, akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan yang terberat berupa pencabutan hak sebagai LP3M.

w. Apakah kebijakan TV digital memihak kepada pelaku penyiaran yang ada ?

Tidak. Pelaku penyiaran yang ada harus melakukan sejumlah investasi baru untuk penyelenggaraan TV digital. Selain itu, di era digital  jumlah saluran akan bertambah banyak sehingga jumlah kompetitor akan bertambah pula. Dengan demikian anggapan kebijakan ini memihak adalah tidak benar.

x. Bagaimana rencana pemerintah untuk menghindari praktek monopoli?

Selain kriteria yang disebutkan terdahulu, Pemerintah akan menetapkan batasan jumlah kapasitas multipleksing yang dapat diberikan kepada LP3S yang masih satu afiliasi dengan pemilik LP3M.