25 Aug

Uji Coba Siaran TV Digital Terestrial

siaran-2-295x300

SIARAN PERS NO.42/HM/KOMINFO/06/2016

Jakarta, 9 Juni 2016 – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran. Konsideran regulasi tersebut adalah dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Beberapa jenis teknologi yang berkembang dan perlu dilakukan ujicoba diantaranya open BTS, Google Loon, PPDR (public Protection and Disaster Relief), 5G, TV digital  metode  SFN (single frequency network) dan MFN (multi frequency network).

Pada Pasal 4 PM 5/2016 disebutkan bahwa Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Oleh karena itu telah disiapkan turunan regulasi tersebut dalam bentuk Rancangan Keputusan Menteri tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terestrial yang telah final dan akan ditetapkan bersamaan dengan  Memorandum of Understanding (MoU) antara LPP TVRI dengan Penyedia Konten digital pada tanggal 9 Juni 2016 di Kementerian Kominfo.

Uji coba siaran TV digital dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo dengan melibatkan para pemangku kepentingan yaitu KPI, LPP TVRI, penyedia konten dan industri perangkat. Uji coba siaran televisi digital terrestrial bersifat non komersial dan dengan masa laku uji coba selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Dimana wilayah layanan yang dapat dilakukan uji coba (bahwa telah terbangun infrastruktur multipleksing TVRI) adalah sebanyak 20 lokasi

Tujuan uji coba siaran TV digital ini adalah dalam rangka penelitian aspek teknis dan non teknis meliputi kinerja perangkat dan sistem penyiaran multipleksing; perencanaan dan konfigurasi jaringan SFN, MFN, dan/atau gabungan SFN dan MFN; sinkronisasi antar pemancar pada metode SFN; fitur layanan lainnya antara lain layanan data, penerimaan bergerak (mobile), informasi cuaca, informasi keuangan, kondisi lalu lintas terkini, dan informasi peringatan dini bencana; model bisnis penyelenggaraan siaran televisi digital; model regulasi dan kelembagaan; sosialisasi dan kesiapan para pemangku kepentingan; dan mekanisme penyediaan serta distribusi set top box.

Sesuai ketentuan yang berlaku, kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio tidak berlaku/dikenakan untuk keperluan penelitan yang dilakukan oleh lembaga/instansi pemerintah. Dalam hal ini uji coba siaran TV digital dilakukan dalam rangka penelitian aspek teknis dan non teknis.

Dalam MoU yang akan ditandatangi tanggal 9 Juni 2016, terdapat 36 badan hukum sebagai penyedia konten yang akan mengikuti uji coba siaran TV digital dan bekerjasama dengan TVRI.Rincian lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak (TVRI sebagai pihak penyelenggara multipleksing dan pihak penyedia konten siaran), serta biaya-biaya yang timbul akibat uji coba ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Berikut nama 36 penyedia konten yang akan mengikuti Uji Coba Siaran TV Digital:

1.       PT. Nusantara Media Mandiri

2.       PT. Nusantara Media Mandiri Parahiyangan

3.       PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli

4.       PT. Nusantara Media Mandiri Batam

5.       PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta

6.       PT. Inspira Televisi Indonesia

7.       PT. Inspira Media Televisi

8.       PT. Inspira Medan Mulia

9.       PT. Inspira Multi Talenta

10.   PT. Badar Televisi Media Persada

11.   PT. Televisi Mutiara Elok Digital

12.   PT. Media Kreatif Sumedang

13.   PT. Bandung Persada Tivi Digital

14.   PT. TVMu Surya Utama

15.   PT. Indonesia Visual Televisi Serang

16.   PT. Kemuning Televisi

17.   PT. Eka Televisi Bandung

18.   PT. Reka Indah Media

 

19.PT. Media Inti Televisi Nusantara

20.PT. Merah Putih Satu Visi

21.PT.Detik TV Indonesia

22.PT. Duta Anugerah Indah

23.PT. Daya Angkasa Andalas Indah

24.PT. Net Mediatama Televisi

25.PT. Cipta Megaswara Televisi

26.PT Oxcy Media Televisi

27.PT. Industri Televisi Semarang

28.PT. Reksa Birama Media

29.PT. Pasundan Utama Televisi

30.PT. Mediantara Televisi Bali

31.PT. Makassar Lintasvisual Cemerlang

32.PT. Borneo Television

33.PT. Kompas TV Media Informasi

34.PT. Pratama Cipta Digital

35.PT. Gramedia Media Nusantara

36.PT. Digital Inspirasi Indonesia

 

***

 

Source: kominfo.go.id

30 Sep

TV Digital Harus Jalan demi Dua Rencana Besar

RA

Jakarta, (26/9/2015) CNN Indonesia — Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan program pemerintah mentransformasikan teknologi televisi analog ke televisi digital harus berjalan demi dua rencana besar; Internet cepat (broadband) dan menyediakan frekuensi untuk komunikasi di tengah bencana.

Teknologi televisi analog yang sekarang dipakai stasiun televisi nasional, memakan sumber daya yang besar pada spektrum 700 MHz. Pemerintah ingin mengalihkan ke televisi digital agar lebih efisien.

Jika digitalisasi televisi dilakukan, pemerintah berharap terdapat frekuensi kosong seluas 112 MHz yang sering disebut digital dividend. Nah, frekuensi kosong hasil efisiensi ini nantinya digunakan untuk dua rencana besar.

Pertama, spektrum 700 MHz bakal dipakai untuk komunikasi saat terjadi bencana.

“Di kita itu negara yang setiap tahun ada bencana, tapi kita tidak punya frekuensi yang dimanfaatkan khusus untuk komunikasi di tengah bencana,” kata Rudiantara dalam diskusi ‘Memotret Setahun Kerja Rudiantara’ yang diselenggarakan CNNIndonesia.com.
Kedua, 700 MHz juga bakal dimanfaatkan untuk menyelenggaran Internet nirkabel berkecepatan tinggi 4G LTE. Jika sudah terjadi digitalisasi televisi, blok frekuensi pada spektrum ini rencana bakal dilelang ke perusahaan telekomunikasi.

Secara sifat, spektrum rendah seperti 700 MHz memiliki jangkauan lebih luas. Dari sisi kapasitas juga bagus, dapat menembus tembok dan basement gedung.

Namun, dua rencana besar pemerintah ini nampaknya bakal molor lantaran transformasi televisi analog ke digital tersandung di meja hijau dan dihentikan sementara.

“TV digital dihentikan sementara karena ini menjadi kasus hukum. Kami banding, kalah, dan sekarang kasasi,” tutur Rudiantara.

Ia berkukuh mengajukan banding sebab amat mendorong peralihan dari analog ke digital sebelum 2018. Apalagi, isu digitalisasi ini erat kaitannya dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang sudah seia-sekata antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sambil kita bahas semuanya secara startegis dalam bentuk regulasi, kita akan akomodasikan dalam revisi UU Penyiaran yang sudah masuk Prolegnas 2015,” tutupnya.

 

Sumber: cnnindonesia.com

30 Sep

SIARAN PERS NO.77/PIH/KOMINFO/09/2015

(Jakarta, 23 September 2015) – Sehubungan dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang menunda Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.119/G/2014/ PTUN.JKT, tanggal 5 Maret 2015; dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015, yang salinan putusannya diberitahukan kepada Pemerintah tanggal 27 Agustus 2015, Menteri Kominfo telah menerbitkan SURAT EDARAN MENTERI KOMINFO NO. 4 TAHUN 2015 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015 TENTANG PENUNDAAN PROSES PERIZINAN BAGI PEMEGANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL.

 

Adapun maksud dan tujuan dari Surat Edaran adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial pasca putusan pengadilan, yang isinya antara lain:

  1. Menunda proses perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip sejak diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut.
  2. Selama penundaan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka hak dan kewajiban Pemegang Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial ditunda pelaksanaannya.
  3. Lamanya masa penundaan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperhitungkan dalam masa berlaku Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.

 

Melalui surat edaran Menteri Kominfo ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap tindaklanjut tahapan proses perizinan bagi pemegang izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.

 

***

 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)

12 Jan

Peluang Bisnis Era TV Digital

images

Jakarta (12/1/2015): Era TV digital telah tiba. Sejak akhir 2012, komersialisasi penyiaran TV digital telah dimulai. Namun demikian, implementasi teknologi penyiaran yang berdampak pada efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi ini berjalan penuh liku. Tidak mudah dan tidak mulus seperti yang diharapkan. Pro Kontra muncul di kalangan stakeholder industri penyiaran. Kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah cq. Kemenkominfo yaitu Peraturan Menkominfo Nomor 22 tahun 2011 digugat oleh sekelompok Asosiasi dan Mahkamah Agung memutuskan agar Permen tersebut dicabut. Untuk menjamin tetap terlaksananya kegiatan implementasi penyiaran TV digital mengingat infrastruktur  telah dibangun oleh operator multipleksing TV digital, Kemenkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo Nomor 32 tahun 2013 sebagai payung hukum penyelenggaraan penyiaran TV digital dengan konten yang telah disesuaikan dengan putusan MA.

Terlepas dari lika liku perjalanan TV digital tersebut, seluruh pemangku kepentingan mengakui bahwa penyiaran TV digital adalah suatu keniscayaan yang mau tidak mau akan dialami oleh semua negara dimana pun di dunia. Dan, bahwa penyiaran TV digital menciptakan peluang bisnis baru, kesempatan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara.

Terdapat peluang usaha bagi reseller atau distributor set-top-box (alat bantu penerima siaran TV digital). Setiap TV yang bukan TV digital DVB-T2 yang ada di setiap rumah membutuhkan perangkat STB untuk dapat menonton siaran digital. Jumlah set-top-box yang dibutuhkan kurang lebih sebanyak jumlah TV yang ada dan diperkirakan lebih dari 40 juta unit. Jika rata-rata satu unit STB seharga Rp. 300,000 dikalikan 40 juta, maka nilai peluang ekonomi yang ada sebesar 12 trilyun Rupiah.

Selain itu, kebutuhan akan konten siaran baru akan menumbuhkan industri konten kreatif. Kebutuhan akan konten-konten yang berkualitas juga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif dan kreatif. Konten-konten tersebut akan mengisi slot-slot siaran yang tersedia pada setiap multiplekser. Jika dalam suatu wilayah layanan terdapat 5 multiplekser (mux) dan setiap mux menyalurkan 9 slot/saluran siaran maka akan ada 45 program/konten siaran yang bervariatif di wilayah tersebut. Jika saat ini terdapat 23 program TV di Jabodetabek, maka akan ada penambahan hampir dua kali lipat  program siaran yang baru.

Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana cara menangkap peluang yang muncul dari adanya transisi teknologi siaran dari TV analog ke digital tersebut agar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. (*)

27 Oct

Menyambut Menteri Kominfo baru

Rudiantara

(Jakarta, 27/10/14). “Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi mengumumkan Bapak Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2015-2019. Sosok yang lahir di Bogor 55 tahun silam ini dikenal malang melintang di dunia telekomunikasi. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indosat, Komisaris PT Telkom, Direkur PT XL Axiata, dan  beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dirut PLN. Semoga 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan beliau, TIK (teknologi komunikasi dan informatika) di Indonesia berkembang pesat sehingga tercapai pemerataan konektivitas TIK di seluruh wilayah Indonesia. Selamat bekerja Pak RA!”

Rudiantara