23 Aug

13th ASEAN Digital Broadcasting Meeting

BACKDROP uk 6 x 3 m

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan ASEAN Digital Broadcasting ke 13. Forum yang melibatkan perwakilan seluruh negara-negara ASEAN ini diadakan di Jogjakarta pada tanggal 25-26 Agustus 2014. Pertemuan ini membicarakan hal-hal terkait implementasi sistem penyiaran digital di kawasan regional ASEAN yang meliputi aspek kebijakan dan regulasi, teknologi, dan program siaran digital.

Di dalam pertemuan tersebut, akan dibahas secara mendalam oleh para anggota delegasi terkait isu-isu penyiaran digital yang terbagi ke dalam 3 Specialist Working Group (SWG) yaitu SWG on Policy, SWG on Technology dan SWG on Content. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok tersebut berupa rekomendasi seperti Guidelines on ASeAN Digital Switch Over dan Technical Specification for DVB-T2 receiver for ASEAN. Selain itu, juga dilakukan inisiatif produksi konten format HDTV dengan tema “Colours of ASEAN”.

Pertemuan ASEAN Digital Broadcasting ini merupakan bentuk kerjasama di bidang komunikasi dan informatika antara negara-negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, akan memperkuat solidaritas bersama menuju terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. (*Indra)

23 Aug

PELUANG USAHA TV DIGITAL

siarta bandung

(Jakarta –  19 Februari 2014). Pengumuman peluang usaha penyelenggaraan program siaran TV digital sudah dibuka. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, telah menandatangani Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2014 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di Wilayah Layanan Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungi laman sistem layanan  online penyelenggaraan penyiaran untuk mengetahui prosedur lebih lanjut.

Ilustrasi: http://4.bp.blogspot.com/-nUhA0ugTwnc/UdknFwREivI/AAAAAAAAA00/dq47N6v3zsI/s1600/siarta+bandung.jpeg

(Admin)

23 Aug

SIARAN PERS NO. 3/PIH/KOMINFO/1/2014

tvdigital-300x173

(Jakarta, 8 Januari 2014). Setelah sempat melewati proses uji publik yang berlangsung pada tanggal 10 s/d. 17 Desember 2013, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 27 Desember 2013 telah menanda-tangani Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam uji publik tersebut ada beberapa pihak yang telah menyampaikan tanggapannya, mulai dari perseorangan hingga ATVJI (Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia). Kepada mereka yang telah merespon tersebut, Kementerian Kominfo mengucapkan terima-kasih. Uji publik tersebut sebagai bagian dari keterbukaan, objektivitas dan transparansi Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan TV Digital.

Pertimbangan utama ditetapkannya peraturan ini adalah, bahwasanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta , dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air). Selain itu, pertimbangan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, bahwasanya P utusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER /M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air). Sehingga berdasarkan 2 pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Kominfo perlu menetapkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial.

 

Sebagai informasi ulang, Kementerian Kominfo pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengumumkan hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing TV Digital di 5 zona (yang mencakup 7 provinsi di pulau Jawa dan Kepulauan Riau). Dari hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan, bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam implementasinya. Kemudian seleksi berikut berlangsung untuk zona 1 dan 15 (yang mencakup 4 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kalimanta Timur dan Kalimantan Selatan) dan hasil seleksinya diumumkan pada tanggal 26 April 2013. Saat ini para pemenang seleksi sedang melaksanakan pembangunan sesuai komitmen dan ditargetkan mulai bersiaran pada 2014 juga.

 

Namun demikian, pada perkembangannya, regulasi yang mengatur pelaksanaan TV Digital tersebut sempat memperoleh gugatan hukum melalui Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana sudah dipublikasikan dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Kementerian Kominfo menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) dan menjaankan sepenuhnya semua Keputusan MA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi terhadap Keputusan MA tersebut adalah: tidak adanya swifch off dari analog ke digital, tidak adanya kelembagaan (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dan tidak adanya zone baru . Selain itu, Keputusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Artinya, hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang sudah berlangsung tetap berlaku dan tidak membatalkan proses migrasi teknologi sistem televisi analog ke sistem televisi digital. Perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan dan pemerintah akan segera mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi terkait.

 

Khusus mengenai perangkat Set Up Box, Kementerian Kominfo telah beberapa kali mengadakan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu pabrikan Set Top Box, BPPT dan Kementerian Perindustrian, untuk memastikan bahwa Set Top Box buatan dalam negeri bisa beredar di pasaran. Dan bahkan, fitur peringatan dini bencana (EWS) yang dikembangkan oleh BPPT telah beberapa kali dilakukan uji coba dan berhasil. Fitur ini adalah fitur wajib dalam Set Top Box dan menjadi fitur unggulan khas Indonesia. Pengujian telah dilakukan sejak awal tahun ini dan telah menghabiskan waktu cukup lama. Namun demikian, kondisinya per hari ini, fitur ini telah siap untuk dilakukan pabrikasi bersama Set Top Box. Untuk itu, Kementerian Kominfo juga telah menyusun RPM yang terkait aturan baru untuk Set Top Box dan EWS serta telah dilakukan uji publik pada tanggal 4 s/d. 13 Desember 2013. Dengan adanya peraturan -peraturan baru ini, pabrikan Set Top Box akan memulai produksi skala besar agar segera bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat.

 

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo ini adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial dilaksanakan oleh: LPP TVRI ; LPP Lokal; LPS; dan LPK.
  2. Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dilaksanakan oleh: LPPTVRI; dan LPS .
  3. LPP TVRI dan LPS yang menyelenggara kan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib:
    1. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan;
    3. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan, serta sarana prasarana pendukung penyiaran digital lainnya;
    4. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. mencegah terjadinya interferensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan;
    6. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan sistem peringatan dini bencana;
    7. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan pada jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (service level agreement/SLA);
    8. mencegah terjadinya duplikasi service information yang dialokasikan pada wilayah yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan untuk menjaga kualitas siaran; dan
    9. mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.
  4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib:
    1. melaksanakan prinsip open access;
    2. melaksanakan prinsip non-discriminatory;
    3. melaksanakan pentarifan sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPS yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan.
  5. Prinsip open access sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud termasuk LPS nonafiliasinya.
  6. Prinsip non-discriminatory sebagaimana dimaksu d dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan ( service level agreement).
  7. Tarif sewa saluran siaran dalam penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dikenakan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.
  8. LPS sebagaimana dimaksud dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada 1 atau beberapa wilayah layanan dalam 1 provinsi.
  9. LPS yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanannya dengan ketentuan harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
  10. LPP Lokal dan LPK yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial dengan ketentuan harus bekerjasama dengan LPP TVRI di wilayah layanannya.
  11. Alat bantu penerima siaran televisi digital (settopbox) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 20% dan secara bertahap ditingkatkan menjadi paling sedikit 50 % dalam jangka waktu 5 tahun.
  12. Alat bantu penerima siaran televisi digital (settopbox) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan tambahan (middleware) dan sarana pengukuran pemeringkatan (rating) mata acara siaran televisi.
  13. Alat bantu penerima siaran televisi digital (settopbox) dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan, dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  15. LPP TVRI, LPP Lokal, LPS, dan LPK yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran serta merta dapat menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial .
  16. LPP TVRI dan LPS yang akan menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan, ditetapkan oleh Menteri.
  17. Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara simulcast sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  18. Pelaksanaan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.
  19. Selama masa penyiaran simulcast, penyelenggara penyiaran televisi secara digital harus menayangkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskan proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 jam dari seluruh waktu siaran.
  20. Penyelenggara penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast kurang dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
  21. Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan ini dapat berupa: penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing; dan/atau pencabutan keputusan penetapan. Sanksi admnistratif tersebut didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut .
  22. LPS yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) , tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada, hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya.
  23. Perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial.
  24. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free to Air) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  25. Berikut ini Wilayah Layanan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial

 

PROVINSI

PERIODE SIMULCAST
(MULAI)

JUMLAH WILAYAH LAYANAN

NANGGROE ACEH DARUSSALAM  (DEM 3)

Q1-2014

13

SUMATERA UTARA (DEM 2)

Q1-2014

12

SUMATERA BARAT (DEM 3)

Q3-2014

9

RIAU (DEM 3)

Q3-2014

11

JAMBI (DEM 3)

Q4-2014

8

BENGKULU (DEM 3)

Q1-2015

3

SUMATERA SELATAN (DEM 3)

Q3-2014

8

LAMPUNG (DEM 3)

Q3-2014

8

BANGKA BELITUNG (DEM 3)

Q1-2015

3

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Q1-2013

1

BANTEN (DEM 2)

Q1-2013

3

JAWA BARAT (DEM 1)

Q1-2013

11

JAWA TENGAH (DEM 1)

Q1-2013

7

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DEM 2)

Q1-2013

1

JAWA TIMUR (DEM 1)

Q1-2013

10

BALI (DEM 3)

Q3-2014

2

NUSA TENGGARA BARAT (DEKM 4)

Q4-2014

4

NUSA TENGGARA TIMUR (DEKM 4)

Q4-2014

13

PAPUA (DEKM 5)

Q1-2015

9

PAPUA BARAT (DEKM 4)

Q1-2015

3

MALUKU (DEM 3)

Q1-2015

5

MALUKU UTARA (DEKM 4)

Q1-2015

2

SULAWESI BARAT (DEKM 4)

Q4-2014

2

SULAWESI SELATAN (DEM 3)

Q3-2014

11

SULAWESI TENGGARA (DEKM 4)

Q4-2014

8

SULAWESI TENGAH (DEKM 4)

Q4-2014

8

GORONTALO (DEKM 4)

Q1-2015

2

SULAWESI UTARA (DEM 3)

Q3-2014

5

KALIMANTAN BARAT (DEM 3)

Q4-2014

9

KALIMANTAN TENGAH (DEM 3)

Q4-2014

6

KALIMANTAN TIMUR (DEM 2)

Q1-2014

11

KALIMANTAN SELATAN (DEKM 4)

Q1-2014

6

KEPULAUAN RIAU (DEM 2)

Q1-2013

2

Keterangan: Qx : Kuartal ke-x; DEM : Daerah Ekonomi Maju; DEKM : Daerah Ekonomi Kurang Maju.

———

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Twitter: @gsdewabroto, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Sumber ilustrasi: http://www.encodedmedia.com/images/digital_tv_server_main.jpg.

23 Aug

SIARAN PERS. NO. 6/PIH/KOMINFO/1/2014

61094_620

(Jakarta, 15 Januari 2014). Mengingat cukup banyaknya publik yang menanyakan tata cara dan proses serta syarat pengurusan izin tv digital, Kementerian Kominfo melalui siaran pers ini mempublikasikan Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. Khususnya peraturan ini disusun mengingat Kementerian Kominfo pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengumumkan hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing TV Digital di 7 provinsi di pulau Jawa dan Kepulauan Riau serta juga 4 provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Kalimanta Timur dan Kalimantan Selatan pada tanggal 26 April 2013.

Beberapa hal penting diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggara Program Siaran menyiarkan program siarannya melalui Saluran Siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran multipleksing.
  2. Jumlah Saluran Siaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri dalam Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial.
  3. Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh: Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI); Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal); Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
  4. Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud harus bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing melalui perjanjian kerja s ama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
  5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud harus memuat antara lain tarif sewa saluran siaran, jaminan tingkat kualitas layanan ( service level agreement/SLA ), dan jangka waktu kerjasama.
  6. Kerjasama sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. LPP Lokal dan LPK bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI di wilayah layanannya;
    2. LPS bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS di wilayah layanannya .
  7. Menteri dapat menetapkan bentuk kerjasama di luar ketentuan sebagaimana dimaksud.
  8. Penyelenggara Program Siaran oleh LPP TVRI dilakukan dalam Wilayah Layanan Siaran Nasional.
  9. Penyelenggara Program Siaran oleh LPS dilakukan dalam 1 atau beberapa Wilayah Layanan Siaran dalam 1 provinsi kecuali Wilayah Layanan Siaran Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi dan Wilayah Layanan Siaran Yogyakarta-Solo.
  10. Penyelenggara Program Siaran oleh LPP Lokal dan LPK dilakukan dalam 1 Wilayah Layanan Siaran.
  11. Penetapan penggunaan Saluran Siaran untuk Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  12. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran dapat menjadi Penyelenggara Program Siaran.
  13. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
  14. Pendirian Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud mengacu pada pendirian Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Perizinan Penyelenggara Program Siaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memenuhi persyaratan perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ; dan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bukan merupakan afiliasi yang ke-4 (keempat) dan seterusnya dari Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
  16. Penyelenggara Program Siaran yang melanggar pernyataannya sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Dalam hal jumlah pemohon melebihi jumlah Saluran Siaran yang tersedia pada Penyelenggara Penyiaran Multipleksing , akan dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Tata cara perizinan Penyelenggara Program Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran .
  19. Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau verifikasi terhadap Izin Penyelenggaran Penyiaran .
  20. Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Biaya sewa Saluran Siaran yang dibayarkan oleh Penyelenggara Program Siaran kepada Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sudah termasuk biaya hak penggunaan frekuensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran pada penyelenggaraan penyiaran multipleksing .

———–

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Twitter: @gsdewabroto, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Sumber ilustrasi: http://tvdigital.kominfo.go. id/ wp-content/ uploads/ 2013/ 06/Untitled-300×235.jpg.

23 Aug

SIARAN PERS NO. 93/PIH/KOMINFO/12/2013

images

(Jakarta, 10 Desember 2013). Sebagaimana telah disebutkan melalui Siaran Pers No. 87/PIH/KOMINFO/11/2013 tertanggal 25 November 2013, sebagai wujud kepatuhan sepenuhnya  Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), maka Kementerian Kominfo telah berkomitmen untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo sebagai pengganti Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011. Oleh karenanya, Kementerian Kominfo pada tanggal 10 s/d. 17 Desember 2013 ini mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial.

 

Seperti biasanya, kepada pihak manapun yang bermaksud menanggapinya, dimohon menyampaikan materi tanggapan / koreksi / tambahan dan atau pengurangan ke alamat email: gatot_b@postel.go.id.

Beberapa hal penting yang diatur dalam RPM ini antara lain sebagai berikut:

    1. Penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dilaksanakan oleh: Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP-TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
    2. Penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem teresrial dilaksanakan oleh: Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP-TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
    3. LPP Lokal dan LPK dalam menyelenggarakan program siaran secara digital harus bekerjasama dengan LPP-TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
    4. LPS dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
    5. Melaksanakan prinsip open access sebagaimana dimaksud adalah menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud termasuk LPS non-afiliasinya.
    6. Prinsip non-discriminatory sebagaimana dimaksud adalah menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (service level agreement).
    7. Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing hanya dapat menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran yang berada dalam wilayah layanan yang sama.
    8. Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1  wilayah layanan pada provinsi yang sama.
    9. Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran, lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.
    10. Dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital, pemohon wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.
    11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud  diatur dengan Peraturan Menteri.
    12. Izin sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi.
    13. LPS jasa penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan penyiaran televisi digital di wilayah layanannya dengan harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
    14. LPP Lokal jasa penyiaran televisi dan LPK jasa penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan penyiaran televisi digital dengan bekerjasama dengan LPP-TVRI di wilayah layanannya.
    15. LPP TVRI menyelenggarakan penyiaran multipleksing berdasarkan penetapan Menteri tanpa melalui proses seleksi.
    16. LPS menyelenggarakan penyiaran multipleksing berdasarkan penetapan Menteri setelah melalui proses seleksi.
    17. Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud, lembaga penyiaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
    18. Penetapan sebagaimana dimaksud  diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran;
      2. memiliki rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing;
      3. memberikan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing;
      4. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang memadai;
      5.  memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan
      6. memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (Service Level Agreement / SLA), perlakuan, dan kesempatan yang sama kepada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
    1. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing harus tidak memiliki kepemilikan silang (cross-ownership) dan tidak berafiliasi dengan lembaga penyiaran lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di wilayah layanan yang sama.
    2. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
    3. Alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.
    4. Alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
    5. Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
    6. Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada setiap wilayah layanan diawali dengan melakukan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
    7. Sebelum pelaksanaan simulcast, Menteri akan menetapkan Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan melalui Keputusan Menteri.
    8. LPP TVRI, LPP Lokal, LPS dan LPK yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta merta dapat melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital.
    9. Agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital, dilaksanakan penyiaran simulcast.
    10. Selama masa penyiaran simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2  jam.
    11. Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.
    12. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas berupa: penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing; dan pencabutan penetapan, yang kesemuanya itu didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3  kali berturut-turut.

———
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Twitter: @gsdewabroto, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).
Sumber ilustrasi: http://www.telkomsolution.com/sites/default/files/image/news/digital-tv.jpg

 

Sumber: Kominfo.go.id